Debat King dan Aspinall tentang Genocide (1)

Peter King dan Ed Aspinall terlibat debat, di antaranya, tentang dua isu yakni genocide dan identitas Papua-Indonesia di Policy and Society, dengan judul Asia Early this Century: Contested Polities and Mentalities.

Sebelum membahas substansi debat, perlu diketahui bahwa Peter King itu convenor, semacam koordinator seminar dan semacamnya, di West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sidney. Dia percaya bahwa Papua potensial untuk menjadi Timor Leste yang kedua dan dia mendukung penuh gerakan Papua Merdeka. Sedangkan Ed Aspinall adalah Indonesianis yang ahli tentang gerakan mahasiswa Indonesia dan akhir-akhir ini banyak menulis tentang Aceh. Pengalaman penelitiannya di Indonesia jauh lebih banyak dan tidak terbatas Papua. Terakhir dia menulis artikel yang berjudul ‘Selective Outrage and Unacknowledged Fantasies: Re-thinking Papua, Indonesia and Australia’. Artikel inilah yang memicu King untuk memulai debat.

King mengklaim bahwa berbagai kejadian sejak berkuasanya Indonesia di Papua pada 1963 hingga sekarang ini adalah dengan sendirinya menjadi bukti praktik genocide. Dia menyebut contoh-contoh operasi militer yang diikuti dengan pembunuhan dalam skala besar, praktik rasisme dan diskriminasi yang memarjinalisasi orang Papua, serta transmigrasi dan migrasi spontan yang mengambil alih lahan, kesempatan kerja, dan sumber daya alam orang asli Papua. Bahkan program KB dan merebaknya HIV/AIDS di Papua juga dimasukkan sebagai bukti adanya genocide.

Salah satu syarat untuk tuduhan genocide harus ada bukti adanya niat (intent) dari pihak negara untuk membasmi kelompok suku atau agama tertentu. Di sini King tampak ragu. Ia bilang, soal niat itu bersifat moot atau dapat diperdebatkan dan sulit dibuktikan. Aspinall langsung menembak King secara epistemologis. King dikritik telah mereplikasi sepenuhnya kerangka pemahaman kalangan aktivis nasionalis Papua sehingga gagal menempatkan masalah-masalah dan peristiwa di Papua di dalam konteks yang lebih luas, yakni Indonesia. Aspinall mengingatkan bahwa jenis-jenis kekerasan seperti yang terjadi di Papua juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia. Lalu, apakah kejadian di daerah lain itu dapat juga disebut sebagai bukti genocide?, tanya Aspinall secara retoris. Aspinall menasehati King agar hati-hati menerapkan konsep genocide sehingga tidak memberikan dampak politik yang menyesatkan.

Tuduhan genocide memang bukan barang baru. Yale University pernah menyimpulkan dari data-data sekunder yang tidak pernah diverifikasi bahwa ada tanda-tanda praktik genocide di Papua oleh pemerintah Indonesia. King sendiri di University of Sydney juga pernah membuat laporan dengan judul yang menggunakan kata genocide. Pada 1999, di hadapan Presiden RI B.J. Habibie, Agus Alua (sekarang Ketua Majelis Rakyat Papua) sebagai salah satu juru bicara Tim 100 bahkan menyebutkan adanya praktik genocide di Papua.

Tapi setelah sekian lama klaim genocide yang dikampanyekan ternyata tidak banyak diterima dan tidak berkembang. Bruder Theo van den Broek, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura dan aktivis Gereja Katolik yang disegani, juga pernah menolak penerapan istilah genocide untuk kasus-kasus kekerasan negara di Papua. Setelah itu kritik juga datang dari Rodd McGibbon, Sidney Jones, dan terakhir Ed Aspinall.

Menurut saya, problematika pendirian King bersumber juga pada soal sumber data yang menyangkut intensitas dan ekstensitas kekerasan yang secara sepihak dikutipnya dari kalangan aktivis yang berkunjung ke Australia atau yang ditemuinya di Jakarta atau di tempat lain seperti Belanda. Dia tidak pernah langsung berada di Papua untuk mengumpulkan data. Ini berbeda dengan McGibbon atau Bilveer Singh yang sering ke Papua. Setelah tulisan King dan teman-temannya (termasuk John Wing) dipublikasi, hanya kelompok nasionalis Papua baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri semakin yakin bahwa tuduhan genocide benar dan ‘faktual’.

Perlu direnungkan oleh para aktivis dan peneliti simpatisan nasionalis Papua atau juga kalangan nasionalis Indonesia, bisa kah kita melihat masalah sejarah kekerasan dan skalanya dengan lebih jernih? Bisa kah kita dengan sungguh-sungguh meneliti dan menulis kembali sejarah kekerasan itu dengan kepala dingin dan siap menerima kenyataan bahwa apa yang kita yakini tentang sejarah kita tidak semuanya historis atau dengan kata lainnya sebagiannya terdiri dari mitos?

Kalau bisa, data-data yang kita gunakan untuk kampanye baik itu untuk penegakan HAM maupun untuk kepentingan politis lainnya akan lebih efektif. Tapi jika data-datanya terlalu bombastis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, kampanye kita akan diabaikan begitu saja.