Gerakan Mahasiswa dan Pemilu di Papua

Menjelang Pemilu legislatif 9 April 2009, Tanah Papua digoyang oleh sejumlah peristiwa yang menarik perhatian media nasional. Diawali dengan penggerebekan kantor Dewan Adat Papua (DAP) di Jayapura pada 3 April 2009. Setelah itu Nabire menyusul rusuh pada 6 April. Pada 8 April penyerangan lima tukang ojek pendatang, tiga di antaranya tewas. Tidak berhenti di situ, pada hari H Pemilu, Polsek Abepura diserang oleh massa sekitar 75 orang dan 1 orang tewas. Gedung rektorat Universitas Cenderawasih pun dibakar. Lebih parah lagi, ada upaya pemboman jembatan Muara Tami, dekat perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Lapisan baru kelompok perlawanan ini dapat dikatakan militan. Mereka terdiri dari dan dipimpin sebagian besar oleh mahasiswa Papua asal pegunungan tengah baik yang berstatus mahasiswa di Papua maupun di luar Papua. Strategi aksinya mengutamakan demonstrasi dan serangan fisik jika diperlukan. Pola-pola aksi dan bahasa politiknya banyak dipengaruhi oleh Gerakan Mahasiswa (GM) 1998 dari kelompok militan. Dalam demo, kelompok ini tidak ragu-ragu untuk berbenturan dengan dan bahkan menyerang aparat keamanan. Bedanya dengan GM 1998, kelompok ini jelas-jelas mengusung agenda kemerdekaan Papua.

Dibandingkan dengan kelompok konvensional pro-kemerdekaan Papua, misalnya gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Presidium Dewan Papua (PDP), atau kelompok lainnya di luar negeri, kelompok ini memiliki “kelebihan”. Koordinasi aksinya sangat cepat, terpadu, dinamis, dan jangkauannya sangat luas. Koordinasi internasional, nasional, dan regional berlangsung terpadu dan serentak. Penggunaan teknologi komunikasi, seperti SMS, internet (email, website) sangat intensif. Kampanye dilakukan dengan agresif. Mereka memadukan strategi gerakan mahasiswa perkotaan dengan strategi gerilyawan OPM.

Jika kekerasan GM 98 dilakukan secara selektif dalam konteks Rezim Orde Baru dengan aparatnya yang masih beringas dan opresif, kekerasan kelompok Papua ini dilakukan pada saat polisi cenderung lebih persuasif. Bahkan di TV nasional kita melihat seorang mahasiswa Papua di Yogya memukul polisi dan yang lain memanah tanpa alasan jelas. Pengeboman jembatan Muara Tami juga tidak efektif secara politis, malah membuat mereka akan dilabel “teroris”. Yang terburuk dan tidak simpatik adalah pembakaran kantor rektorat Uncen. Kekerasan-kekerasan ini tidak bernilai politis dan justru membuat gerakan itu tidak mendapatkan dukungan publik di Papua, Indonesia, apalagi internasional.

Massa yang biasanya digerakkan biasanya kalangan pemuda atau mahasiswa yang sebagian besarnya adalah berasal dari daerah pegunungan, beberapa saja berasal dari daerah dataran rendah atau pantai Tanah Papua. Dugaan saya, massa yang militan ini lahir setelah Gejolak Sosial 1977 di Pegunungan Tengah dan memiliki memori kolektif buruk tentang kekerasan negara dan cenderung anti-pemerintah. Mereka tumbuh dengan ingatan kekerasan itu sehingga di dalam dirinya tumbuh identitas korban dan diliputi oleh dendam. Di tengah massa semacam ini, provokasi kekerasan dari siapa pun mudah dilakukan dan sulit dikendalikan.

Kelompok ini menganggap sebagian besar pemimpin Papua adalah pengkhianat rakyat Papua. Pemimpin-pemimpin seperti Theys Eluay, Tom Beanal, Otto Ondawame, Jacob Rumbiak, Nicholaas Jouwe, dan lain-lain dikritik keras. Bahkan Sekjen PDP Thaha Muhammad Alhamid yang dikenal aktif dan diplomatis dalam perjuangannya, pun kadang-kadang dikecam. Yang menjadi kekecualian adalah aktivis Papua Merdeka Benny Wenda yang lari ke Oxford Inggris. Lelaki asal Kabupaten Jayawijaya ini lebih banyak dipuji sebagai pemimpin yang konsisten berjuang, terutama setelah berhasil membuat Internastional Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP). Sebagaimana karakter kepemimpinan Papua, kelompok ini cenderung sangat otonom dari para pemimpin Papua yang lain.

Menonjolnya pemimpin mahasiswa Papua dari kalangan Pegunungan Tengah bukanlah perkembangan yang terpisah dari perubahan-perubahan di Papua. Tidak hanya gerakan mahasiswa pro-merdeka yang tumbuh, di sektor pendidikan dan politik formal, juga terjadi peningkatan partisipasi orang asli Papua asal Pegunungan Tengah. Perkembangan ini dapat dikaitkan dengan jumlah penduduk asli pegunungan yang paling besar di lingkungan penduduk asli Papua. Sebagian besar dari mereka masih miskin tetapi memiliki daya juang paling tinggi. Mereka sejak akhir 1980-an bermigrasi ke kota-kota di Tanah Papua, misalnya ke Jayapura, Timika, Nabire, dan lain-lain. Banyak dari mereka kemudian meningkatkan kualitas pendidikannya. Tidak hanya kuliah di Jayapura dan Manokwari, tetapi juga di luar Tanah Papua seperti Manado, Makassar, Semarang, Jakarta, Yogyakarta, dan lain-lain. Secara umum, memang sedang terjadi kebangkitan orang asli Papua asal pegunungan, apalagi pada lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Insiden sekitar Pemilu di Tanah Papua tentu tidak signifikan untuk mengguncang Indonesia yang begitu luas wilayahnya dan begitu besar penduduknya. Tetapi perlu dicatat bahwa 1) orang pegunungan akan menjadi dominan di dalam perpolitikan di Papua tidak lama lagi; 2) bahwa masih ada akar masalah yang belum dituntaskan antara Jakarta dan Papua sehingga muncul kelompok baru perlawanan melawan pemerintah seperti yang sekarang ini muncul...
(Foto: Suasana menjelang Pemilu Legislatif di Kaimana, Papua)

Seminar Pemilu dan Marjinalisasi orang Papua di Kaimana

Pada 28 Maret 2009 yang lalu diadakan pelantikan Pengurus Majelis Muslim Papua (MMP) wilayah Kaimana. Untuk memeriahkan acara tersebut, panitia juga menyelenggarakan seminar sehari dengan tema “Pemilu dan Demokrasi di Papua”. Untuk acara ini diundanglah dua ahli politik dari LIPI, yaitu Prof Dr Syamsudin Haris dan Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti. Selain mereka berbicara pula Amiruddin al Rahab (Elsam Jakarta), Anum Siregar (Sekjen MMP dan direktur ALDP Jayapura), Moh Thaha Alhamid (Sekjen Presidium Dewan Papua) dan saya sendiri.

Pada pagi hari acara pelantikan dilakukan hingga jam 11.00 setelah itu langsung dilanjutkan dengan seminar. Haris berbicara tentang pemilu legislatif dan pemilu presiden dengan segala persoalannya. Tema ini ditanggapi oleh Ikrar, Anum, dan Amiruddin. Sedangkan saya sendiri mengangkat tema hubungan pemilu dengan perbaikan masalah mendasar Papua dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan marjinalisasi orang asli Papua. Tema ini juga ditanggapi oleh Thaha yang berbicara panjang tentang problem pemilu di papua dan pembangunan di masa Otsus.

Tanggapan kalangan pimpinan di Kaimana sangat positif. Bupati, Kapolres, dan Dandim Kaimana mengikuti acara dari awal hingga akhir. Tidak ketinggalan pula Ketua DPRD Kabupaten Kaimana dan anggota-anggota DPRD yang lain. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana sendiri bertindak sebagai moderator seminar. Di tengah-tengah hadirin saya menyaksikan Ketua Bappeda dan pejabat penting kabupaten. Menariknya semuanya mengikuti acara dari awal hingga penutupan yang dilakukan oleh Bupati Kaimana Hasan Achmad Aituarauw. Ini menarik karena menurut pengalaman saya di Jayapura, para pejabat pemerintah daerah biasanya tidak tertarik mengikuti diskusi seminar. Biasanya mereka hadir pada pembukaan saja dan kemudian menghilang dengan kesibukan masing-masing.

Pertanyaan dan komentar yang muncul dari peserta sangat antusias. Thaha Alhamid mengungkapkan persoalan Daftar Pemilih Tetap yang jumlahnya sama dengan jumlah penduduk di seluruh Tanah Papua yaitu sekitar tiga juta jiwa. Ini berarti ada kesalahan serius dalam pendataannya. Melihat persiapan yang ada di Papua, Thaha mengkhawatirkan konflik-konflik yang akan muncul setelah pemilu digelar dan penghitungan suara dimulai. Thaha menyayangkan bahwa tidak ada pihak yang sungguh-sungguh mempersoalkannya dari awal tapi nanti kalau merasa dirugikan baru mulai protes dan membuat keributan.

Tema marjinalisasi orang asli Papua juga mendapatkan perhatian besar dari peserta. Thaha Alhamid membacakan surat dan mengeritik pernyataan dari pimpinan adat di Kaimana yang menuntut bahwa hasil pemilu legislatif di Kaimana harus seratus persen diberikan kepada putra daerah asli Kaimana. Menurutnya, tuntutan ini tidak masuk akal. Pemilu menurutnya harus demokratis dan tidak mempersoalkan putra daerah atau bukan. Yang terpenting baginya adalah kapasitas dan komitmen caleg-caleg yang terpilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Saya sendiri menyampaikan kritik secara umum terhadap pertanyaan mengenai apakah mungkin marjinalisasi diatasi dan apakah mungkin Papua memisahkan diri dari Republik Indonesia. Untuk pertanyaan ini, saya mengatakan bahwa apa pun aspirasi dan tujuan politik setiap warga negara sah-sah saja untuk dinyatakan. Yang terpenting setiap aspirasi dan cita-cita yang dianggap baik harus diperjuangkan bersama-sama dengan cara damai dan demokratis. Setiap orang harus bekerja, berorganisasi, dan mengembangkan agenda dan melakukan kerja-kerja politik yang konkrit. Bukan hanya dengan demo dan tuntutan verbal.

Acara berlangsung hingga pukul 17.00 dan ditutup oleh Bupati Hasan Achmad. Menariknya, Bupati membuat pidato penutupan dengan sangat teratur. Tanpa disadari beliau sebenarnya membuat catatan seminar yang komprehensif. Tema-tema yang muncul selama seminar dibahasnya dengan cerdas dan runtut. Dia menunjukkan kepada hadirin bahwa pemerintah Kabupaten Kaimana dengan segala keterbatasannya telah melakukan banyak hal untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar seperti masalah pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan secara marjinalisasi orang asli Papua.
(Foto: Bupati Kaimana Hasan Achmad Aituarauw, oleh Muridan Widjojo/Jafar Werfete, 2009)

Nicolaas Jouwe dan Dialog Papua

Pada Jumat 20 Maret 2009 tokoh terpenting gerakan Papua Merdeka Nicholas Jouwe (85 tahun) yang selama ini bermukim di Belanda bertemu Menko Kesra, Aburizal Bakrie. Setelah itu Jouwe berkunjung ke Papua untuk melihat sendiri tanah kelahirannya setelah 40 tahun lebih ditinggalkan. Kunjungan ini mungkin akan ditutup dengan pertemuan Jouwe dengan Presiden SBY.

Keberhasilan utusan pemerintah, di antaranya Nick Messet, Fransalbert Joku, dan lain-lain, dengan dukungan para diplomat Indonesia di Belanda dalam meyakinkan Nicholaas Jouwe untuk datang ke Indonesia merupakan prestasi tersendiri. Selain itu niat baik dan kepercayaan yang mulai tumbuh dari pihak Jouwe juga harus dihargai mengingat sejarah hubungan Papua-Jakarta yang memang menyakitkan bagi orang Papua.

Sayang sekali, staf Khusus Menko Kesra, Rizal Mallarangeng, justru membuat klaim sepihak bahwa Jouwe sudah menyatakan dukungannya terhadap NKRI dan Otonomi Khusus di Papua. Klaim tersebut justru merusak suasana saling percaya yang terbangun. Akibatnya suasana antagonistis timbul. Pihak Jouwe membantah, “Jouwe tidak datang untuk menyerah atau menyangkal cita-cita kemerdekaannya.” Dia menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara pemimpin-pemimpin Papua dan Jakarta.

Membangun Suasana Dialogis

Pernyataan Malarangeng tentu tidak menciptakan suasana dialogis karena pernyataan tersebut tidak jujur dan membuat klaim sepihak yang tidak ramah pada suasana hati dan pikiran orang Papua. Doktor politik Ohio AS ini meremehkan konflik Papua sebagai masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan satu kali pertemuan antara pemimpin Papua dengan pejabat tinggi Indonesia.

Benar bahwa membangun pangan, papan, dan jalan di Papua adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Tetapi masalah Papua bukanlah semata tuntutan pembangunan fisik dan pemberian dana trilyunan rupiah. Lebih dari itu, ada masalah marjinalisasi dan diskriminasi penduduk asli Papua, kontradiksi sejarah tentang status Papua sebagai bagian dari Indonesia, masalah kekerasan negara dan pelanggaran HAM, serta masalah kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu pernyataan Nicholaas Jouwe tentang pentingnya dialog konstruktif antara pemimpin-pemimpin Papua dan Jakarta perlu ditanggapi dengan serius. Karena dengan dialog, dimungkinkan suatu negosiasi dan kompromi. Dengan dialog, pihak-pihak yang berkonflik bisa bersepakat untuk membuat lembaran baru dan menyatakan bahwa konflik Papua bisa diakhiri. Dengan membuka lembaran baru paska dialog, empat masalah di atas dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah dan program aksi organisasi masyarakat sipil tanpa harus dituduh separatis oleh aparat keamanan.

Papua Road Map

Dalam buku Papua Road Map LIPI, selain rekognisi penduduk asli Papua, paradigma baru pembangunan, dan rekonsiliasi, Tim Papua LIPI juga sejak lama menyarankan dialog sebagai salah satu jalan menuju Papua Baru yang damai dan berkeadilan. Melalui dialog, persoalan krusial sejarah integrasi Papua dan identitas keindonesiaan bagi Papua dapat dinegosiasikan. Yang terpenting, pihak-pihak yang berkonflik tidak lagi bersikukuh dengan posisinya masing-masing. Harus ada kompromi dan perlakuan yang menghormati martabat masing-masing.

Banyak usaha sudah dilakukan untuk berdialog soal Papua. Dialog Nasional 1999 oleh Presiden Habibie adalah pelajaran kegagalan terpenting. Setelah itu utusan Presiden Wahid juga pernah mengupayakan dialog Jakarta-Papua. Bahkan Presiden SBY, semasa menjadi Menko Polkam, juga berusaha memulainya. Sebab kegagalannya persis seperti yang dimiliki dan dilakukan oleh Malarangeng, yakni semangat nasionalisme berlebihan dan kebiasaan membuat klaim sepihak sebelum ada kesepakatan pendahuluan dengan para pihak.

Hasrat dialog konstruktif Nicholaas Jouwe sudah sejalan dengan semangat baru Indonesia yang sedang menikmati demokratisasi. Aceh sudah mengakhiri konflik berdarahnya juga dengan dialog. Indonesia baru sekaligus Aceh baru sudah hadir di sana. Sebagian besar pejabat pemerintah pusat di Jakarta tidak lagi anti dialog. Banyak yang sudah mulai membuka kemungkinan adanya dialog. Kedatangan Nicholaas Jouwe bisa menjadi momentum tekad dan prakondisi dialog yang secara politik lebih signifikan.

Pada masa dekolonisasi, oleh para founding fathers bangsa Indonesia, Papua dianggap sebagai bab terakhir perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Oleh sebab itu, setelah Aceh, penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh adalah agenda terpenting bagi pemulihan masalah keindonesiaan. Agar Indonesia hadir dalam wajah yang lebih ramah, lebih melayani, lebih merangkul, dan lebih menjamin keadilan, dan kedamaian. Tanda keberhasilannya harus ditunjukkan dengan membuat kepapuaan dan orang Papua merasa nyaman dan optimis sebagai bagian dari identitas bangsa dan sebagai warga negara Indonesia.

(Foto: Peluncuran Buku Dialog di Jakarta, oleh Muridan S. Widjojo)

Puisi untuk Kaimana

Rekan-rekan pengunjung blog ini. Saya minta maaf karena menghilang hampir dua bulan tanpa posting tulisan. Sebabnya adalah saya sedang melakukan ekspedisi untuk penelitian sejarah di Kaimana Papua sejak akhir Desember 2008 hingga pertengahan Februari 2009. Oleh karena itu, sebagai kompensasi, saya hadiahkan sesuatu untuk anda. Catatan renungan tentang Kaimana...


Kaimana
Di mana bisa kutemukan jejak waktumu?
Pada siapa ku bertanya tentang pelaut yang menjaga senja dan pantaimu?
Mari kita bicara laut yang telah menikam jiwa para habib dan raja.
Laut yang telah mempertemukanmu pada dunia.
Siapa yang pertama datang, meminangmu, dan membayar harta?
Adakah dia datang dari Mairasi atau Arguni?
Adakah dia datang dari Kamrau atau Teluk Berau?
Mengapa kita tak lagi dengan bangga mengingat ipar-ipar dari Geser dan Gorom?
Kaimana itu muara pertemuan cinta dari kepala air dan harapan dari Laut Arafuru.
Kaimana itu pondok singgah bagi yang rindu, lapar, dan berani.
Dia bukan hanya milikmu tapi harta bersama laut, pantai dan gunung.
Karena ipar dari gunung sudah bersua dan bercinta dengan laut di pantaimu.
Kaimana itu jejak waktu kearifan Ombaier, medan perdamaian Aituarauw, dan doa syukur Daud Alhamid...
Mari, ulurkan tangan, teteskan keringatmu, dan tatap masa depanmu.
Kita tanam kelapa di pulau-pulau, pala di dusun-dusun, dan sagu di kepala air.
Kita bikin sinara agar rindu, cinta, dan kerja menjadi jiwa bersama.

Kaimana, 2009.

Merenungkan Perdamaian dan Keadilan

Pada 2-3 Desember saya menghadiri lokakarya tentang perdamaian dan keadilan yang dibuat oleh International Center for Transitional Justice (ICTJ) di Hotel The Lokha Legian, Bali. Acara ini diikuti oleh 25 aktivis, mantan pejabat dan peneliti. Yang dari Indonesia datang dari Jakarta (Elsam, Komnas HAM, LIPI, ICTJ Jakarta), Aceh (Advisor Forbes dan aktivis Partai Rakyat Aceh), Maluku, dan Papua (Gereja Kingmi dan Dewan Adat Papua). Sedangkan yang dari luar negeri ada dari Timor Leste (Progressio dan Provedoria), Nepal (ICTJ Nepal), Swiss (ICTJ Geneva), dan lain-lain. Yang agak lain, saat itu hadir juga seorang jendral yang dikenal reformis, Agus Widjojo.

ICTJ mengajak kita merenungkan hubungan antara perdamaian dan keadilan. Keduanya dinilai sebagai tonggak penting dalam konteks paska konflik. Dalam praktiknya, keduanya seringkali dianggap bertentangan. Demi perdamaian, katanya, keadilan bisa ditunda atau bahkan diabaikan. Yang lain mengatakan, keadilan harus ditegakkan dulu baru perdamaian yang sejati bisa tercipta. Ada juga ketakutan, jika keadilan terlalu didorong, suasana perdamaian bisa terganggu. Pada kasus perdamaian Aceh, representasi politik yang lebih dulu dipecahkan daripada isu keadilan seperti pengadilan HAM dan rekonsiliasi. Pada kasus Papua keadilan sulit ditegakkan karena perdamaian belum terjadi. Papua masih terjebak di dalam ruang konflik.

Apakah perdamaian dan keadilan memang saling menegasikan? Pada saat pembukaan, Priscilla Hayner (ICTJ Geneva), menunjukkan kompleksitas hubungan keduanya. Setiap perdamaian di tingkat lokal, nasional, maupun internasional memiliki kekhasannya sendiri. Priscilla mengajak peserta belajar dari Nigeria, Sierra Leone, Nepal, dan lain-lain. Ternyata tidak ada model baku untuk keduanya. Theo van den Broek menegaskan bahwa di dalam setiap perdamaian itu sendiri terdapat unsur keadilan. Tidak bisa sekaligus ditegakkan, tetapi bertahap. Perjuangan keadilan harus diarahkan pada pencapaian full justice. Saya sendiri menambahkan bahwa hubungan perdamaian dan keadilan sangat bergantung pada hubungan kuasa yang ada. Pembuat perdamaian biasanya adalah pihak-pihak yang memiliki kuasa. Sedangkan korban biasanya tidak memilikinya.

Pandangan aktivis Maluku Anthony Hatane sangat menarik. Dibandingkan dengan Aceh dan Papua, mereka merasa tidak mendapatkan keadilan sama sekali. Perdamaian yang sudah terjadi tidak diikuti dengan penegakan keadilan melainkan dengan stigma separatis. Sejak perdamaian Malino II, tidak ada tindak lanjut sama sekali di sana. Aceh dan Papua lebih diistimewakan. Di Aceh ada konsesi politik yang luar biasa terhadap rakyat Aceh dengan UU 11/2006. Bahkan Hasan di Tiro pulang ke Aceh disambut dengan penuh hormat. Di Papua rakyatnya menikmati UU 21/2001 tentang otonomi khusus yang dananya sangat besar. Menurut saya, seringkali kita terpaku pada apa yang kurang dan lupa melihat pencapaian yang sudah diperjuangkan. Ini penting untuk menjaga agar semangat berjuang tetap terjaga.

Lalu, bagaimana dengan Papua? Apakah di Papua sudah ada perdamaian dan keadilan? Menurut saya, belum ada tanda signifikan bahwa keduanya sudah ada di Papua. Konflik politik masih berlangsung antara Jakarta dan Papua. Stigma dan permusuhan masih kuat. UU Otsus meskipun substansinya bagus tidak mendapatkan legitimasi dari kedua pihak yang berkonflik. Dua-duanya sama-sama curiga dan sama-sama tidak percaya. Yang satu bilang Otsus itu agenda tersembunyi separatis. Yang lain bilang, Otsus itu gula-gula tipu dari Jakarta. Pada tataran obyektif, kita tahu bahwa orang asli Papua masih termarjinalisasi, pembangunan gagal, penegakan HAM tidak juga dimulai, dan sumber konflik tentang sejarah tidak juga disentuh.

Pada kesempatan lokakarya itu, saya mengatakan bahwa konflik Papua harus diakhiri dengan suatu pakta perdamaian, entah melalui dialog atau musyawarah, agar kita semua keluar dari tahapan konflik dan masuk pada tahapan paska konflik. Kesepakatan baru bisa dibuat untuk menuju Papua Baru. Dengan itu, UU 21/2001 bisa direvisi berdasarkan kesepakatan para pihak. Stigma separatis bisa dihapus. Operasi militer dan intelijen yang mengganggu rasa aman penduduk di Papua segera diakhiri. Dalam suasana seperti itu kita bisa menjalankan Papua Road Map seperti yang sudah diterbitkan oleh LIPI. Jakarta dan Papua bisa memulai hubungan politik baru yang lebih konstruktif dan bersama-sama menyejahterakan penduduk di Papua.
(Photo: Priscilla Hayner dan saya sedang diskusi, oleh Edisius Riyadi, 2008)