Forum Cipayung Manokwari yang terdiri dari OKP GMNI, GMKI, PMII, dan PMKRI membuat kegiatan menarik. Mereka memborong buku Papua Road Map (YOI, 2009) karya saya dan teman-teman LIPI sebanyak 200 eksemplar dan membedahnya pada diskusi 28 September 2009. Selain menghadirkan saya sebagai ketua tim, diundang pula Sekjen PDP Thaha M. Alhamid, Ketua KNPI Provinsi Papua Barat, dan Asisten II Pemprov Papua Barat. Diskusi berlangsung penuh semangat meskipun ruang pertemuan Hotel Soribo terasa sangat panas karena cuaca di luar dan AC yang tidak memadai.
Pihak panitia mencanangkan sub-tema membangun sinergi masyarakat Papua untuk penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Pada diskusi itu saya menggarisbawahi empat akar masalah Papua dan pentingnya dialog untuk sinergi pembukaan lembaran baru hubungan politik Jakarta-Papua yang lebih sehat, bermartabat, dan adil. Thaha Alhamid mengingatkan masyarakat sipil Papua agar tidak hanya menuntut tetapi melalui jalurnya masing-masing memberi kontribusi bagi penguatan proses pradialog. Berbagai pendapat yang muncul secara umum mendukung dialog Jakarta-Papua dengan alasan yang berbeda-beda. Tidak ada pendapat yang secara frontal menolak gagasan dialog antara Jakarta dan Papua pada hari itu.
Pada hari yang sama di tempat yang berbeda di Jayapura, ada pernyataan aneh oleh Kerajaan Adat Papua (KAP) di bawah pimpinan Marthen Luther Wrait di headline Harian Bintang Papua. Mereka menyatakan, “Kami mau merdeka! Bukan Referendum!” dan sekaligus menuntut pembubaran Dewan Adat Papua (DAP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Tapi di bagian lain berita itu, unsur KAP lainnya menyatakan mendukung dialog Papua. Logika dalam argumentasi KAP tidak koheren dan alasan yang digunakan pun bertentangan satu sama lain. Ini kelompok dadakan dan tak dikenal. Tapi mengapa Bintang Papua meletakkan pernyataan mereka di headline. Mendistorsi wacana dialog? Mendelegitimasi DAP dan MRP? Atau menunjukkan keterpecahan di kalangan orang Papua?
Sewaktu di Manokwari saya mendapatkan berita bahwa pada 29 September unsur West Papua National Authority (WPNA) Manokwari di bawah pimpinan “Presiden Kongres Nasional” Pendeta Terry Yoku menyelenggarakan demo menuntut dialog internasional (baca: PBB). Menurut sumber saya di Manokwari, demo WPNA berlangsung aman dan tertib. Sejalan dengan acara itu, kata sumber itu, di Canberra Australia, Pimpinan WPNA, Jacob Rumbiak dan Herman Wanggai, yang didampingi oleh anggota parlemen dari Partai Hijau Kerry Nettle, akan menyerahkan draf dialog versi WPNA kepada Menteri Luar Negeri Australia dan selanjutnya diteruskan kepada Presiden SBY melalui Duta Besar RI.
Pada hari yang sama dengan demo WPNA, di Harian Bintang Papua, muncul pernyataan Danrem 171 Sorong Kol. Inf. Fransen Siahaan, “TNI siap berdialog dengan Keli Kwalik.” Siahaan menjamin bahwa Keli Kwalik dan pengikutnya akan aman dan tidak akan diapa-apakan. Pernyataan ini terkait dengan gangguan keamanan di wilayah Freeport Timika yang tak kunjung tuntas hingga hari ini. Biasanya dialog model TNI adalah pertemuan dengan unsur TPN/OPM, lalu diharapkan para gerilyawan menyerahkan diri dan senjatanya, pada saat yang sama diminta menyatakan insyaf kembali ke pangkuan NKRI. Akar masalah yang menyebabkan konflik kurang mendapatkan perhatian. Entah sudah berapa kali Kwalik mendengar himbauan semacam ini. Kecil kemungkinan akan ada reaksi darinya.
Pada 30 September di Jayapura kelompok WPNA yang dipimpin oleh pemimpin WPNA Serui Wilson Uruwaya (ingat kasus Mantembu, Serui) menyelenggarakan demo kecil-kecilan di depan toko sepatu Andhira di satu komplek Ruko di Abepura. Pengikutnya sekitar limabelasan pemuda. Kelompok ini, selain menuntut penegakan HAM dan demokrasi, pembebasan Tapol-Napol termasuk Bukhtar Tabuni dkk, juga menuntut dialog Jakarta-Papua dengan mediasi dari pihak internasional. Tidak banyak perhatian diberikan kepada demo ini. Mereka tidak menghalangi lalu lintas dan tertib berdemo di halaman ruko. Meskipun tidak heboh, pesannya tetap sampai ke publik melalui media cetak dan tidak ada penangkapan atau tindakan represi dari kepolisian.
Dari perjalanan saya yang beberapa hari saja ke Manokwari dan Jayapura ini saya mencatat berbagai respons publik di Papua terhadap gagasan dialog Jakarta-Papua. Sebagian besar mendukungnya secara penuh seperti yang ditunjukkan oleh Kelompok Cipayung dan kelompok moderat lainnya. Sebagian lagi mendukung dengan syarat bahwa dialog harus dilaksanakan dengan mediasi pihak ketiga dari kalangan komunitas internasional. Sikap ini ditunjukkan secara jelas, misalnya, oleh kelompok WPNA di bawah pimpinan utamanya Jacob Rumbiak yang sekarang berada di Australia. Menyangkut pihak ketiga sebagai mediator, WPNCL pimpinan John Otto Ondowame juga memiliki pendirian yang kurang lebih sama. Menyangkut pendirian KAP yang tidak jelas, belum perlu diperhitungkan sekarang mengingat ketidakjelasan asal usul kelompok ini serta seberapa besar konstituennya.
Secara keseluruhan, sebagai suatu bagian dari proses pra-dialog, keragaman pendapat ini merupakan sinyal yang positif. Dialog membuka ruang untuk bicara, negosiasi, dan pada akhirnya kompromi. Tapi perlu disadari tahap dialog masihlah jauh. Pihak Papua perlu bahu membahu agar jalan proses pradialog menuju dialog menjadi lebih mulus. Target pradialog adalah konsolidasi berbagai kelompok orang Papua di Papua, di Jakarta dan di luar negeri. Pradialog seperti orang bekerjasama membabat rumput sebelum buka kebun. Kita singkirkan tuar kayu dan aral melintang lainnya. Kita singkirkan pertentangan dan ego masing-masing kelompok. Kita bersama bertekad membuka kebun yakni membangun perdamaian dan keadilan melalui dialog.
Oleh karena itu dalam proses pradialog, perlu dijahit sebagian besar pikiran utama yang berkembang untuk menjadi agenda bersama. Elit dan rakyat Papua sama-sama diberi kesempatan untuk buka suara, mengutamakan persamaan cita-cita, dan tidak membesarkan ego dan kepentingan masing-masing. Banyak pemimpin Papua yang hebat, tetapi yang paling hebat adalah mereka yang mau mengakui kehebatan pemimpin yang lain. Dengan demikian ada kerendahan hati untuk saling mengakui kehebatan satu sama lain dan sudi bekerjasama membangun agenda dan kerja-kerja politik dialog secara konkrit.
Kedamaian dan keadilan di Papua hanya bisa diperoleh melalui dialog. Dialog tidak membunuh siapa pun. Dialog hanya menakutkan bagi mereka yang selama ini mengambil keuntungan dari kekacauan, kekerasan, ketidakjelasan, ketidakadilan dan status quo. Mereka yang anti-dialog adalah orang-orang yang menjadikan kekerasan dan ketidakadilan sebagai sumber mata pencaharian dan kekuasaan yang biasanya mengatasnamakan bangsa dan negara atau mengatasnamakan rakyat Papua, atau bahkan mengatasnamakan suku atau agama...
(Foto: Bedah Buku Papua Road Map di Manokwari, oleh Muridan S. Widjojo)
Posts
